MAKALAH LEMBAGA PEMASYARAKATAN

MAKALAH

LEMBAGA PEMASYARAKATAN

.

Dosen:
Dr.Marlina, S.H., M.Hum

Mata Kuliah:

Hukum Penitensier

Disusun Oleh:

KELOMPOK 8

Andre                                                                                                             170200180

Dhea Chintya Ginting                                                                                  170200181

Hana Serbina Br.Sembiring                                                                        170200183            

           

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2020

DAFTAR ISI

Kata pengantar                                                                                           2

Bab I: PENDAHULUAN                                                                          

A.   Latar Belakang                                                                               3

B.    Identifikasi Masalah                                                                       8

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA                                                                      

A.    Pengertian Pidana Penjara                                                          9

B.    Sejarah Pidana Penjara                                                               11

C.    Pelaksanaan Pidana Penjara                                                       16

D.    Hak Dan Kewajiban Warga Binaan                                           20

Bab III: TINJAUAN LAPAS                                                                   

A.    Keadaan Dan Isi Lapas Anak                                                        26

B.    Program Pendidikan Dan Pembinaan                                          26

C.    Kondisi Lapas                                                                                 27

Bab IV: PEMBAHASAN

A.     Proses Pembinaan Warga Binaan                                               28

B.      Kendala Yang Ditemui Di Lapas                                                34

Bab V: PENUTUP

A.     Kesimpulan                                                                                   35

B.      Saran                                                                                              35

DAFTAR PUSTAKA                                                                                 36

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan kami kemudahan sehingga dapat menyelesaikan makalah ini. Tanpa pertolongan-Nya mungkin penyusun tidak akan sanggup menyelesaikannya dengan baik..

Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang "Lembaga Pemasyarakatan", yang kami sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber. Makalah ini di susun oleh penyusun dengan berbagai rintangan. Baik itu yang datang dari diri penyusun maupun yang datang dari luar. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Tuhan akhirnya makalah ini dapat terselesaikan.

Semoga makalah ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada pembaca. Walaupun makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Penyusun membutuhkan kritik dan saran dari pembaca yang membangun. Terima kasih.

                                                                                               

Medan, 2 April 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Dalam beberapa tahun belakangan ini Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia telah beralih fungsi. Jika pada awal pembentukannya bernama penjara (bui) dimaksudkan untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan dan ketika namanya diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan, maka fungsinya tidak lagi semata - mata untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan tetapi lebih kepada upaya pemasyarakatan terpidana. Artinya tempat terpidana sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik agar kelak setelah masa hukumannya selesai akan kembali ke masyarakat dengan keterampilan tertentu yang sudah dilatih di Lapas. Sahardjo juga memiliki pandangan mengenai pembaharuan sistem kepenjaraan yang sejalan dengan pemikiran diatas, antara lain:

1. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan

2. Tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat

3. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak. Jadi perlu    diusahakan supaya tetap dapat mempunyai mata pencaharian.[1]

Perubahan pandangan dalam memperlakukan narapidana di Indonesia tentunya didasarkan pada suatu evaluasi kemanusiaan yang merupakan wujud manifestasi Pancasila, sebagai dasar pandangan hidup bangsa yang mengakui hak hak asasi narapidana. Melihat butir ketiga dari pemikiran sahardjo diatas, ada suatu mata rantai yang harus jelas diperhatikan oleh para pembina maupun pemerintah yaitu, bagaimana pembina itu mampu menghasilkan narapidana yang tetap mempunyai mata pencaharian setelah keluar dari penjara. Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, dinamika yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman. Istilah Penjara telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Istilah Lembaga Pemasyarakatan dicetuskan oleh Sahardjo, S.H dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warganegara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik juga untuk menguasai ketrampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. lni berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan pendidikan ketrampilan. Berbekal mental dan ketrampilan yang mereka miliki, diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.

Disadari bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan melalui berbagai bentuk dan usaha, tentunya menuntut kemampuan dan tanggung jawab yang lebih berat dari para pelaksananya termasuk perlunya dukungan berupa sarana dan fasilitas yang memadai.[2] Pembinaan dan pembimbingan narapidana, kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi dengan masyarakat, keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1999. Dengan adanya pembinaan di bidang pendidikan bagi narapidana, keinginan untuk mengulangi perbuatan jahat dari narapidana menjadi berkurang karena selama berada di lembaga pemasyarakatan narapidana dibekali dengan berbagai macam keterampilan dan pendidikan. Dengan pembinaan narapidana yang baik selama berada di lembaga pemasyarakatan, diharapkan narapidana bisa berbuat baik di masyarakat dan diterima kembali keberadaanya oleh masyarakat.

Tugas LAPAS adalah sebagai tempat untuk membina para pelaku tindak pidana yang di lakukan oleh Narapidana. Dalam pembinaan ini para narapidana di berikan hak dan kewajiban antara lain hak untuk memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan minat dan bakat serta dengan kemampuannya. Manfaat pembinaan bagi narapidana ini tentu untuk membuat para narapidana menjadi manusia yang lebih baik agar dapat kembali ke masyarakat dan tidak di kucilkan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selama mereka berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan mereka dibekali dengan berbagai macam pendidikan dan latihan keterampilan.

Konsep perlakuan terhadap narapidana dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan sebagai konsekuensi logis dari dinamika perkembangan jaman. Perlakuan terhadap terpidana dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan juga mengalami perubahan. Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana yang memandang narapidana sesuai dengan fitrahnya baik selaku pribadi, anggota masyarakat maupun mahluk Tuhan menempatkan narapidana bukan semata-mata sebagai alat produksi.

Dalam undang-unadng Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa sistem pemasyarakatan menghendaki pembinaan narapidana dapat memberikan keterampilan kepada narapidana, sehingga dapat aktif dan produktif dalam pembangunan.

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki sepuluh (10) prinsip pemasyarakatan yang meliputi 10 Prinsip Pemasyarakatan yaitu:[3]

1. Narapidana perlu diayomi dan diberi bekal hidup supaya menjalankan peranan dalam masyarakat.

2. Penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam oleh negara.

3. Narapidana supaya bertobat, harus diberi bimbingan bukan penyiksaan.

4. Negara tidak berhak membuat narapidana lebih buruk atau jahat dari sebelum dijatuhi pidana.

5. Narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana bukan sekedar pengisi waktu, tetapin harus sesuatu pekerjaan yang terdapat dalam masyarakat.

7. Bimbingan dan pendidikan kepada narapidana berdasarkan Pancasila.

8. Narapidana sebagai orang tersesat adalah manusia yang tetap harus diperlakukan sebagai manusia.

9. Pidana dinilai sebagai derita satu satunya, hanyalah hilang kemerdekaan narapidana yang bersangkutan.

10. Sarana yang mendukung fungsi rehabilitasi, koreksi dan edukasi disediakan serta dipupuk bagi narapidana.

Dari uraian sepuluh prinsip pemasyarakatan diatas, pemikiran dan tujuan Sahardjo menetapkan pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara:[4]

1. Sebagai upaya mengatasi kecenderungan buruk yang terjadi di penjara pada masa kolonial Belanda, di mana pada masa ini, walaupun penjara sudah “modern” namun pelaksanaanya banyak menimbulkan efek negatif dari pelaksanaan hukuman, disamping itu juga perlakuan terhadap narapidana yang cenderung mengabaikan hak haknya.

2. Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara adalah suatu cara untuk membimbing terpidana agar bertobat, dengan jalan mendidik. Dalam hal ini, bimbingan dan didikan diarahkan untuk membentuk kesadaran hukum maupun kesadaran bermasyarakat.

3. Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara adalah suatu proses, dimana metodenya adalah sistem pemasyarakatan. Dalam hal ini sistem pemasyarakatan dijadikan suatu pedoman maupun arah pembinaan yang harus dipedomani oleh petugas maupun narapidana pada saat menjalani pidana.

4. Disamping bertujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat, pemasyarakatan juga bertujuan agar narapidana tidak terasing dari lingkungan sosialnya, yang dilakukan melalui asimilasi. Dalam pada itu juga, ada keterkaitan emosi yang hendak dicapai dari keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan kembali. Oleh karena itu, masyarakat menjadi salah satu unsur yang berpengaruh dalam proses proses pemulihan hubungan sosial, disini masyarakat atau keluarga yang dirugikan setidak tidaknya dapat mempercayai proses pembinaan dan didikan yang dijalani oleh narapidana.

Berdasarkan 10 Prinsip Pemasyarakatan salah satunya menyebutkan bahwa pekerjaan yang diberikan kepada narapidana bukan sekedar pengisi waktu, tetapi harus sesuatu pekerjaan yang terdapat dalam masyarakat, artinya pemberian pembinaan kerja pada narapidana harus sesuai dengan pekerjaan yang ada di masyarakat, bukan hanya sekedar untuk mengisi waktu luang selama menjalani masa tahanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

B.    Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mempunyai beberapa identifikasi masalah yaitu:

1.     Bagaimana proses pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ?

2.     Kendala apa saja yang ditemui oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana dibidang pembekalan keterampilan ?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.    Pengertian Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Pidana penjara atau hukuman penjara mulai dipergunakan terhadap orang Indonesia sejak tahun 1918, waktu mulai berlaku KUHP. Sebelum tangal itu, orang Indonesia biasanya dihukum dengan kerja paksa di luar atau di dalam rantai (sebetulnya sebuah gelang leher). Ada beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu:

1.     Pensylvania system: terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama napi, dia tidak boleh bekerja di luar sel satu-satunya pekerjaan adalah membece buku suci yang diberikan padanya. Karena pelasanaanya dilakukan di sel-sel maka disebut juga cellulaire system.

2.     Auburn system: pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangnya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan silent system.

3.     Progressive system: cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan english/ire system.

Dalam penjara-penjara besar, orang hukuman penjara dibagi dalam empat kelas ( Bab VII R.P.) yakni yang dimaksud dalam:
Kelas I: oarang yang dihukum seumur hidup dan orang yang menjalankan hukuman sementara, mereka yang berbahaya bagi orang lain. Dal Undang-undang tidak dijelaskan mengenai pengertian napi yang dianggap berbahaya, akan tetapi pengertian bahaya ini erat kaitannya dengan masalah keselamatan, baik napai yang lain maupun bagipetugasLembagaPermasyarakatan.
Kelas II: orang yang menjalankan hukuman penjara lebih dari 3 bulan.
Kelas III: diperuntukkan bagi mereka yang sebelumnya menjadi penghuni kelas II, yang selama 6 bulan menjalani hukuman menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik (sesuai dengan tata tertib yang ditentukan).
Kelas IV: yaitu diperuntukkan bagi mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 3 bulan.

Di bawah ini dapat disimak beberapa hal berhubungan dengan ketentuan pidana penjara yang dapat menjadi  jus cunstituendum, yaitu sebagai berikut:
1.    Pidana penjara dijatuhkan untuk semur hidup atau untuk waktu tertentu. Waktu tertentu dijatuhkan paling lama lima belas tahun berturut-turut atau paling singkat satu hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
2.    Jika dapat dipilih antara pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara lima belas tahun maka pidana penjara dapat dijatuhkan untuk waktu dua puluh tahun berturut-turut.
3.    Jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang sepuluh tahun pertama dengan berkelakuan baik, Menteri Kehakiman dapat mengubah sisa pidana tersebut menjadi pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4.    Pelepasan bersyarat:
a.    Menteri Kehakiman dapat memeberikan keputusan pelepasan bersyarat apabila terpidana telah mengalami setengah dari pidana penjara yang dijatuhkan, sekurang-kurangnya sembilan bulan dan berkelakuan baik.
b.    Dalam pelepasan bersyarat ditentukan masa percobaan yaitu selama sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan satu tahun. Adapun syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan ialah sebagai berikut:

(1)    Terpidana tidak akan melakukan tindak pidana

(2)    Terpidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik

c.    Terpidana yang mengalami beberapa pidana penjnara berturut-turut, jumlah pidananya dianggap sebagai satu pidana.

d.    Pelepasan bersyarat tidak dapat ditarik kembali setelah melampaui tiga bulan terhitung sejak habisnya masa percobaan, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir karena putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jangka waktu antara saat mulai menjalani pelepasan bersyarat dan menjalani kembali pidana tidak dihitung sebagai menjalani pidana.

B.    Sejarah Pidana Penjara

Pertumbuhan pidana penjara yang bersifat rasional dan manusiawi itu mengalami proses yang memakan waktu hampir tiga ratus tahun, dihitung sejak menghembusnya angin kebangkitan baru di sekitar abad ke-15 sampai berhasilnya gerakan pembaharuan pidana penjara oleh pejuang-pejuang kepenjaraan di Inggris, Amerika, dan negara-negara Eropa dalam abad ke 16-18.

Kepustakaan penologi mencatat sejarah pertumbuhan penjara dimulai dari berbagai peristiwa: pertama, ketikan gereja membentuk pengadilan tersendiri lepas dari pengadilan negara dengan cara menetapkan tindakan pengurungan di dalam gereja (MenasticPrison) yang terjadi pada abad ke-16; kedua, perang agama yang mengakibatkan imigran dari Inggris di bawah pimpinan William Pen menetapkan peraturan pidana berupa membatasi kebebasan bergerak seseorang selama pelariannya ke Benua Amerika Utara tahun 1676; dan ketiga, pendidikan paksa yang dikembangkan oleh pemerintahan Inggris memperlakukan narapidana golongan wanita untuk dipekerjakan sebagai pemintal (Spinhuis) tahun 1596 dan golongan laki-laki untuk dipekerjakan sebagai pembuat bahan cat (rasphius) tahun 1597.[5]

Di Amsterdam (Negeri Belanda) pada tahun 1596 didirikan “rumah penertib” (tuchtuis) yang disebut spinhuis bagi terpidana wanita dan juga Rasphius bagi terpidana laki-laki.[6]

Pada saat bentuk pidana penjara mulai dikenal dalam masa peralihan ternyata pelaksanaan pidana penjara masih dipengaruhi oleh praktek perlakuan terhadap pidana badan dan nafsu untuk membalas yang sudah terlalu lama membekas dalam budaya hukum masyarakat, sehingga memakan waktu yang lama untuk merubah jalan pikiran yang membedakan antara bentuk pidana penjara dan pidana badan. Peninggalan cara berpikir masa lalu itumasih nempak bekas bekasnya dari sikap masyarakat dan sebagian penegak hukum pada masa sekarang.

Susunan pidana di dalam W. V.S Stb. 1872-85 yang berlaku bagi orang pribumi ditentukan sebagai berikut:

1.     Pidana mati

2.     Pidana kerja paksa dengan dibelenggu rantai atau dikolong lehernya dengan besi, selama waktu 5 tahun samapai 20 tahun

3.     Pidana kerja paksa dengan dibelenggu rantai atau dikolong lehernya dengan besi, selama waktu 5 tahun samapai 15 tahun

4.     Pidana kerja paksa dengan dibelenggu rantai atau dikolong lehernya dengan besi, selama waktu 5 tahun samapai 10 tahun

5.     Pidana kerja paksa, selama paling tinggi 5 tahun

6.     Pidana dipekerjakan pada pekerjaan umum, selama paling tinggi 3 bulan

7.     Pidana penjara selama paling tinggi 8 hari

8.     Pidana denda

R. A. Koesnoen menyebutkan bahwa untuk pertama kalinya dibangun “boei” di Batavia pada tahun 1602. Ditinjau dari sejarah pemerintahan kolonial Belanda yang menduduki Hindia Belanda dahulu, kiranya penentuan tahun 1602 menjadi sejarah permulaan berdirinya boei mendekati kebenaran. Akan tetapi sejarah permulaan rumah boei menurut penulis masih dapat ditentukan perkiraan tahun yang lain.[7]

Rumah Boei yang dibangun antara tahun 1872 (W.v.S.S. 1872-85) samapai tahun 1915 mempunyai peranan sebagai tempat pelaksanaan berbagai jenis pidana badan, oleh karena dalam kurun waktu itu jenis pidana penjara hanyalah pidana ringan. Pembangunan sarana pendukung pidana penjara berupa boei dan markas perantaian Benteng Willem I di Ambarawa tahun 1825, di rumah Ruku Sumatera Timur tahun 1887, di Medan tahun 1890, di Surabaya tahun 1893, dan di beberapa tempat lainnya tidak tercatat tahunnya.

Di Nusakambangan (luas 210 km persegi) telah dibangun sebanyak sepuluh rumah boei. Boei permisan dibangun dalam tahun 1908 yang terletak di Nusakambangan selatan, suatu tempat yang terpilih apabila terjadi pelarian tentu hilang ditelan gelombang laut selatan atau dimakan dimakan binatang buas di hutan sekelilingnya. Seterusnya dibangun boei Karangayar dan Nirbaya tahun 1912, boei batu tahun 1925, boei Karangtengah dan gliger tahun 1928, boei Besi tahun 1929, boei Limus Buntu dan Cilacap tahun 1935, dan terakhir boei Kembang Kuning tahun 1940.[8]

Peraturan hukum pidana dan peraturan kepenjaraan menurut W.v.S S. 1866-55 bagi golongan Eropa telah dihapuskan pidana kerja paksa diganti dengan tuchthuisstraf sebagai pidana yang baru disamping gevangenisstraf, ternyata belum membawa hasil yang diharapkan, sekalipun peraturan itu mengandung unsur tuntutan pembaharuan pidana yang sudah berkembang sejak akhir abad ke-19.

Gagasan pembaharuan Pidana mulai diatur dalam Gestichten Reglement S. 1917 sebagai peraturan pelaksanaan pasal 29 W.v.S 1915 yang berlaku pada tanggal 1 januari 1918 diharapkan menjadi titik tolak penghapusan peraturan pidana kerja paksa, dan di beberapa bagian peraturannya terdapat dasar pelaksanaan pidana penjara yang mengandung pandangan dari aspek aspek pembaharuan pidana.[9]

Konperensi Dinas pada tanggal 12-15 November 1951 di Nusakambangan berhasil memantapkan sistem kepenjaraan, yang antara lain mengenai seleksi serta diferensiasi, perwatan sosial narapidana, dan peningkatan pendidikan pegawai.

Konperensi dinas berikutnya yang dilakukan pada tanggal 21-25 Juli 1956 di Srangan menetapkan acara tentang upaya kepenjaraan yang tiada lain bermaksud menekankan bahwa pada prinsipnya pidana penjara berupaya mengembalikan seseorang menjadi anggota masyarakat yang baik, sehingga perlu meningkatkan usaha-usaha ke arah pendidikan, pekerjaan narapidana, kegiatan rekreasi, urusan pidana bersyarat dan proses pelepasan bersyarat harus ditingkatkan.

Dengan demikian hasil konperensi 1951 dan 1956 tersebut telah diperoleh konsep konsep rumusan tentang kebijaksanaan kepenjaraan yang sedapat mungkin untuk mewujudkan prinsip standar minimun rules (S.M.R). Standar Minimum Rules yang mengandung prinsip berdasarkan azas perikemanusiaan sebagai dasar pembaharuan pelaksanaan pidana penjara serta perlakuan terhadap narapidana tidak dapat dikesampingkan begitu saja oleh negara dan bangsa yang merdeka dan berdaulat di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa.[10] Prinsip prinsip di dalam rules tersebut mempunyai unsur unsur yang sama dengan Universal Declaration of Human Rights 1948.

Pembaharuan kepenjaraan di Indonesia mencapai titik puncak ketika diselenggarakan konperensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April – 7 Mei 1964 di Lembang (Bandung) yang telah berhasil merumuskan dasar dasar tentang usaha pemasyarakatan terhadap narapidana.[11]

C.    Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan

Dalam hukum pidana kita terdapat jenis pidana yang bersifat menghilangkan kemerdekaan bergerak dari terpidana yaitu pidana penjara. Hal ini terdapat dalam ketentuan pasal 10 KUHP. Tujuan dari pidana penjara sendiri menurut Saharjdo,SH dalam pidato penerimaan gelar doctor honoris causa dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963 adalah sebagai berikut: “Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat,mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana adalah kemasyarakatan”. Jadi, di sini jelas bahwa dalam pelaksanaan pidana penjara tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan saja melainkan juga harus disertai dengan pembinaan terhadap para terpidana dan pembinaan ini merupakan hal terpenting untuk orientasi ke depan. Sejak tahun 1964 penjara bagi suatu tempat untuk menjalankan pidana penjara sudah diganti dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan (LP). Perubahan ini memiliki hubungan dengan gagasan Dr. Saharjo untuk menjadikan LP bukan sebagai suatu tempat yang semata-mata menghukum dan menderitakan orang. Akan tetapi suatu tempat untuk membina atau mendidik orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang agar setelah menjalani pembinaan di LP dapat menjadi orang dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat.

Menurut Mohamad Suhardi dalam perspektif sosiologis, kejahatan merupakan tindakan menyimpang individu sebagai hasil dari interaksi menyimpang individu itu di tengah masyarakatnya. Dari perspektif ini perlu dikembangkan sebuah teori pembinaan terhadap narapidana sebagai pelaku kejahatan, yaitu teori penyatuan kembali interaksi narapidana tersebut secara wajar dengan nilai-nilai positif masyarakatnya/reintegrasi social. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan, tidak hanya ditujukan untuk mengayomi masyarakat dari bahaya kejahatan, melainkan juga orang-orang yang tersesat karena melakukan tindak pidana perlu diayomi dan diberikan bekal hidup sehingga dapat menjadi warga yang berfaedah di dalam masyarakat. Namun dalam kenyataannya sangat tidak mudah mewujudkan tujuan mulia tersebut. Dalam praktek di lapangan banyak menemui kendala dan hambatan diantaranya masih banyak ditemukan berbagai bentuk kekerasan serta diskriminasi di Lembaga Pemasyarakatan. Keadaan tersebut mengakibatkan tujuan pidana penjara di negara kita kurang dapat terwujud secara efektif. Dalam menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya menurut ketentuan pelaksanaan dari Pasal 29 KUHP. Kewajiban bekerja atau menjalankan pekerjaan bagi narapidana penjara dapat juga dilakukan di luar Lembaga

Pemasyarakatan, kecuali bagi.
a. Narapidana yang dipidana penjara seumur hidup
b. Narapidan wanita
c. Narapidana yang menurut pemeriksanaan dokter dengan pertimbangan tertentu tidak dapat bekerja di luar Lembaga Pemasyrakatan.

Selain ketentuan tersebut narapidana penjara dapat juga tidak diperbolehkan untuk bekerja di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan, yakni jika dalam putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu hakim tidak memperbolehkan narapidanauntukbekerjadiluarLP.

Secara umum proses pembinaan narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan Indonesia terdiri atas 4 (empat) tahap. Dalam tahap pertama lembaga pemasyarakatan melakukan penelitian terhadap hal ikhwal narapidana; sebab dilakukannya suatu pelanggaran. Pembinaan ini dilaksanakan saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) masa pidananya. Masa ini juga merupakan masa orientasi berupa masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan yang dilakukan paling lama satu bulan. Di sini para narapidana mendapatkan pembinaan

kepribadian diantaranya :
a. Pembinaan kesadaran beragama
b. pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
c. pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
d. pembinaan kesadaran hukum.
Pada tahap ini, pembinaan dilakukan didalam lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan maksimum.

Pada tahap kedua dimana narapidana tersebut dianggap sudah mencapai cukup kemajuan maka kepada narapidana diberikan kebebasan yang lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dalam pengawasan medium security. Yang dimaksud dengan narapidana telah menunjukkan kemajuan disini adalah dengan terlihatnya keinsyafan, perbaikan diri, disiplin dan patuh pada peraturan tata-tertib yang berlaku di Lembaga. Tahap ini dilakukan setelah narapidana menjalani 1/3 sampai ½ masa pidana. Di sini narapidana mendapatkan pembinaan kepribadian

lanjutan serta pembinaan kemandirian antara lain :
a.Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
b.Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil
c.Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing
d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri/Pertanian/Perkebunan dengan teknologi madya/ tinggi.

Tahap ketiga selanjutnya ialah tahap asimilasi yang dilakukan setelah menjalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya. pelaksanaannya terdiri dari 2 bagian yaitu yang pertama waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 dari masa pidananya. Pada bagian ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lapas dengan sistem pengawasan menengah (medium security). Bagian kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidananya. Dalam bagian lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan minimum.

Tahap keempat atau tahap akhir dilaksanakan setelah proses pembinaan telah berjalan selama 2/3 masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan tahap akhir yaitu berupa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan selesainya masa pidana. Pada tahap ini, bagi narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat. Pembinaan dilakukan diluar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Setelah tahap-tahap tersebut narapidana siap untuk dikembalikan ke masyarakat dan diharapkan menjadi manusia yang madiri, tidak melakukan tindak pidana lagi, serta dapat berperan aktif dalam masyarakat.\

D.    Hak Dan Kewajiban Warga Binaan

Warga Binaan Pemasyarakatan ( WBP ) adalah Orang-Orang yang di cabut kebebasannya untuk bergerak sebagai konsekwensi dari perbuatan / pelanggaran yang pernah di lakukan sedangkan hak-hak lainnya sebagai  manusia tetap di berikan oleh negara dan di atur sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

berikut ini adalah Hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan:
1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya

a.     Untuk yang beragama Islam melaksanakan shalat Fardhu di kamar atau di masjid,melaksanakan ibadah puasa Ramadhan dan memperingati hari-hari besar Islam lainnya

b.     Untuk yang beragama Nasrani untuk melaksanakan kebaktian sesuai jadwal yang telah di tentukan dan memperingati hari-hari besar Nasrani lainnya

c.      Untuk yang beragama Nasrani untuk melaksanakan persembahyangan di Pura dan memperingati hari-hari besar keagamaan lainnya

d.      Untuk yang beragama Budha di berikan kesempatan untuk beribadah yang sama 

2. Mendapatkan perawatan Rohani dan Jasmani

a.     Perawatan Rohani di lakukan melalui penyuluhan rohani secara terjadwal

b.     Perawatan Jasmani di lakukanmelalui kegiatan senam pagi secara terjadwal dan kegiatan olah raga sesuai dengan fasilitas yang ada

c.     WBP selama di Lapas di tempatkan dalam kamar sesuai yang telah di tentukan oleh Pihak Petugas

d.     Pada kamar hunian di siapkan kamar mandi atau toilet serta perlengkapan mandi ( sabun mandi, pasta gigi,sabun cuci untuk mencuci pakaian ) dan kamar mandi umum

e.     WBP di wajibkan mengenakan baju yang telah di tentukan (baju warna biru untuk Napi dan orange untuk tahanan

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

a.  Pendidikan umum ( keaksaraan fungsional ) dan pendidikan keagamaan

b.  Penyuluhan hukum,Napza,HIV / AIDS, dll

c.     Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tiap tanggal 17 Agustus

d.     Peringatan Hari besar Nasional ,Hari Bhakti Pemasyarakatan dan Hari Dharma Karya Dhika

e.     WBP di berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan bakat dan potensi yang di milikinya ( Keolahragaan, Kesenian keterampilan , Dsb )

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan ,makanan dan minum yang layak 

a. Pelayanan kesehatan di berikan melalui pengecekan kesehatan rutin,pemberian obat-obatan,pengobatan massal ,perawatan di poliklinik Lapas dan perawatan di Rumah Sakit luar Lapas

b Makanan di berikan bagi WBP sebanyak 3 kali sehari (Pagi,Siang, sore) dengan menu yang variatif dan makanan lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

c.     Minuman di berikan berupa air putih matang

d.     Setiap WBP yang mengidap penyakit menular di tempatkan pada kamar isolasi atau kamar khusus

e.     Tes urine kepada WBP

5. Menyampaikan keluhan

a. Keluhan mengenai perlakuan pelayanan petugas maupun sesama WBP  dapat di sampaikan kepada Kalapas secara lisan maupun tertulis melalui kotak saran dan atau nomer sms pengaduan yang telah di sediakan

b. Kalapas menugaskan Wali Blok/ Pembina Blok / Petugas Paste Blok  pada setiap Blok Hunian atau Wali Pemasyarakatan untuk memantau perkembangan kepribadian WBP

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak di larang

a. Perpustakaan Lapas menyediakan bahan bacaan berupa buku pengetahuan umum dan keagamaan yang dapat di pinjam dan di baca di dalam kamar

b. siaran media elektronika di sediakan melalui televisi yang di pasang pada Blok Hunian

7.  Mendapatkan Upah atau Premi atas pekerjaan yang di lakukan

a. Upah atau Premi di berikan kepada WBP yang melakukan kerja produktif di Balai Latihan Kerja Lapas / Bengkel Kerja Lapas

b. Upah yang di berikan dalam bentuk voucher belanja tau di masukkan dalam buku tabungan WBP yang bersangkutan

8. Menerima kunjungan Keluarga, Penasehat Hukum atau orang tertentu lainnya

a. Kunjungan keluarga WBP di lakukan di ruang kunjungan secara terjadwal sesuai dengan alur dan tata cara yang telah di tentukan 

b. Kunjungna Penasehat Hukum di berikan kesempatan sesuai dengan Prosedur yang berlaku

c. Kunjungan khusus Idul Fitri atau moment tertentu di lakukan sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh Lapas

d. Setiap WBP atau Pengunjung sebelum dan setelah kunjungan di adakan   pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan , apabila di temukan barang yang di larang akan di proses sesuai dengan aturan yang berlaku

e. Uang yang di miliki oleh WBP di masukkan dalam buku tabungan yang bersangkutan

9. Mendapatkan pengurangan pidana ( remisi )

a. Setiap WBP mendapatkan pengurangan masa hukuman setiap tanggal 17 Agustus dan setiap hari besar keagamaan yang di anut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

b. WBP yang melanggar ketentuan Lapas tidak di berikan remisi dan di berikan kesempatan untuk mendapatkan Program Asimilasi (PB, CMB, CB )

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

a. Asimilasi di berikan kepada WBP yang telah menjalani 1/2 ( setengah ) masa pidana ( kecuali kasus tertentu ) dan sesuai dengan peraturan yang berlaku

b. Cuti mengunjungi keluarga dapat di berikan  setelah menjalani 1/2 masa pidana selama 2 x 24 jam

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat 

a. Pembebasan bersyarat ( PB ) dapat di berikan kepada WBP yang dengan hukuman 1/2 bulan atau lebih setelah menjalani 2/3 ( dua per tiga ) masa pidana

b. PB di berikan setelah memenuhi syarat subtantib dan administratif sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku 

12. Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas ( CMB ) dan Cuti Bersyarat ( CB )

a. Cuti menjelang bebas ( CMB ) di berikan kepada WBP yang dengan hukuman 1/2 bulan atau lebih setelah menjalani 2/3 ( dua per tiga ) masa pidana sebesar remisi terakhir

b. Cuti Bersyarat ( CB ) di berikan kepada WBPdengan hukuman kurang dari  atau sama dengan 12 bulan setelah menjalani 6 ( enam ) bulan hukuman pidana sebesar maksimal 3 (tiga ) bulan

c. CMB dan CB di berikan setelah memenuhi syarat subtantib dan administratif sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku 

13. Mendapatkan ijin khusus

a. Ijin khusus keluar Lapas sesuai dengan ketentuan yang berlaku

b. Ijin tidak di berikan kepada terpidana mati maupun kepada WBP yang terancam jiwanya

14.Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

BAB III

TINJAUAN LAPAS

A.    Keadaan Dan Isi Lapas Anak

Kapasitas hunian LPKA Medan adalah 468 anak, sampai dengan saat ini jumlah anak (tahanan) dan anak (narapidana) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Medan sudah mencapai 163 anak.

B.    Program Pendidikan Dan Pembinaan Pendidikan

Beberapa Program Pendidikan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Medan (LPKA), yang harus diikuti oleh setiap anak didik berupa pendidikan pesantren, pendidikan formal, dan informal. Pendidikan keagamaan melalui wadah pesantren dan sekolah umum yang di dalamnya antara lain:

1.     Sekolah Layanan Khusus

2.     SMP Terbuka

3.     Sekolah Pendidikan Khusus

Beberapa Program pembinaan yang ada di LPKA Medan antara lain adalah:

1.     Pembinaan mental rohani

2.     Pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan

3.     Pembinaan olahraga dan kesenian

4.     Pembinaan kemasyarakatan/sosial

5.     Pembinaan kemandirian

C.    Kondisi LPKA

1.     Jumlah gangguan ketertiban

Kurun waktu tahun 2018-2019: NIHIL

2.     Jumlah Pengaduan

Kurun waktu tahun 2018-2019:

a.     Pengaduan eksternal (masyarakat): NIHIL

b.     Pengaduan Internal berupa saran dan masukan dari anak anak

3.     Layanan Kunjungan

Kunjungan di LPKA Medan diadakan setiap hari kerja, dan hari besar keagamaan, kecuali hari jumat, minggu dan libur nasional pelaksanaannya dilakukan dari jam 09.00 – 14.30, waktu kunjungan tentatif, dikarenakan masyarakat dan keluarga yang berkunjung sangatlah minim.

BAB IV

PEMBAHASAN

A.    Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

Dinamika perkembangan dunia yang pesat, kesadaran hukum masyarakat yang tinggi dan kualitas masyarakat yang semakin kritis dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan hukum, menyebabkan kualitas pembinaan terhadap narapidana dan pendekatannya juga harus meningkat ke arah yang lebih baik dan lebih manusiawi sesuai dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat akan kepastian dan pengayoman yang berintikan keadilan dan kebenaran.
Beberapa fase perkembangan diawali dengan adanya faham balas dendam kepada pelaku tindak pidana. Selanjutnya berkembang ke faham pembalasan yang setimpal. Berikutnya pada kurang abad ke XVIII dan awal abad ke XIX lahir faham rehabilitasi yaitu pelaku delik diperbaiki, dibina dan bukan semata-mata mendapat pembinaan.Pada awalnya gagasan/konsepsi pemasyarakatan sebagai reformasi pembinaan narapidana, diperknalkan pertama kali oleh Dr. Sahardjo dalam pidatonya tentang konsepsi hukum nasional yang dilambangkan sebagai pohon beringin pengayoman pada tanggal 5 Juli 1963. Disini pemasyarakatan dianggap sebagai tujuan dari pemidanaan, yang membedakan dari sistem kepenjaraan. Sedang istilah pemasyarakatan baru secara resmi digunakan dalam Konferensi Dinas Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964. Sistem kepenjaraan dan sistem pemasyarakatan perbedaannya terletak pada asas tujuan dan pendekatan yang melandasi tata perlakuan (pembinaan) terhadap para narapidana.

 Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana dipandang sebagai manusia yang memiliki fitrah kemanusiaan, itikad dan potensi positif yang dapat digali dan dikembangkan dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, jadi berlainan dengan sistem kepenjaraan yang semata-mata bersifat balas dendam dan penjelasan terhadap narapidana. Dalam sistem pemasyrakatan dimaksudkan sebagai suatu proses pembinaan narapidana yang bertujuan untuk membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena ada kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Disamping itu juga mereka dapat menjadi manusia seutuhnya bagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, hal ini sesuai dengan tujuan dan fungsi sistem pemasyarakatan (Pasal 2 dan 3 Undang-undang tentang Pemasyarakatan No. 12 tahun 1995) yaitu :

a.       Dalam rangka membentuk warga binaan sistem pemasyarakatan (antara lain narapidana) agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

b.      Menyiapkan warga binaan pemasyarakatan (antara lain narapidana) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab

c.       Mampu menempatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkankebahagiaan di dunia dan akhirat.

Mengingat ancaman pidana untuk tindak pidana narkotika ini merupakan ancaman pidana yang tergolong cukup lama bahkan ancaman pidananya bisa seumur hidup, oleh karena itu peranan lembaga pemasyrakatan sangatlah penting dalam hal pembinaan terhadap narapidana yang hukuman pidananya cukup lama, dikarenakan sekalipun telah diusahakan berbagai hal dalam rangka pembinaan narapidana selama menjalani pidana, namun ternyata dampak psikologis akibat pidana penjara masih nampak dan memerlukan pemikiran yang tuntas. Bagaimana juga dampak psikologis akibat pidana penjara itu sendiri, sehingga sebenarnya seorang narapidana tidak hanya dipidana secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Pidana secara psikologis merupakan beban yang berat bagi setiap narapidana, sehingga diperlukan pemikiran untuk memecahkan. Berbagai dampak psikologis tersebut antara lain :

a.       Lose of personaling adalah seorang narapidana selama dipidana akan kehilangan kepribadian diri, identitas diri akibat peraturan dan tata cara di lembaga pemasyarakatan.

b.      Lose of security adalah pengawasan yang setiap saat, narapidana kan ragu dalam bertindak, kurang percaya diri, dan tidak mampu mengambil keputusan secara baik.

c.       Lose of liberty adalah hilangnya berbagai kemerdekaan individual seperti kemerdekaan berpendapat dan sebagainya.

d.      Lose of personal communication adalah hilangnya kebebasan untuk berkomunikasi terhadap siapapun juga.

e.       Lose of good and service adalah hilangnya pelayanan menyebabkan narapidana kehilangan rasa affection, kasih sayang yang biasanya didapat di rumah.

f.       Lose of heterosexual adalah hilangnya penyaluran nafsu sex yang terpendam, sehingga akan terjadinya abnormalitas sexual eperti homo sex.

g.      Lose of prestige adalah narapidana akan kehilangan dirinya, seperti kamar tidur (sel) yang hanya berpintu terali besi.

h.      Lose of believe adalah karena hukum yang dijalani narapidana cukup lama maka ia akan kehilangan rasa percaya diri, seperti kurang memiliki stabilitas jiwa yang mantap.

i.        Lose of creativity adalah narapidana akan terampas kreativitasnya, ide-idenya, bahkan juga mpian dan cita-citanya.

          

Pembinaan narapidana yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan ditujukan agar selama masa pembinaan dan sudah selesai menjalankan pidananya para narapidana dapat :

a.       Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.

b.      Dapat memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam egiatan pembangunan nasional.

c.       Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan erilaku yang tertib, disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan nasional.

d.      Memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

          

Pembinaan narapidana tidak dapat hanya dilakukan oleh petugas pemasyarakatan saja, tetapi sangat diperlukan bantuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pembinaan narapidana. Harus disadari bahwa dalam embinaan narapidana prinsi-prinsip dasar pembinaan harus berjalan seiring, searah dan selaras untuk mencapai tujuan. Prinsip itu adalah kemauan atau hasrat narapidana untuk membina sendiri, keterlibatan keluarga dalam membina anggota keluarganya yang menjadi narapidana  dan keterlibatan masyarakat untuk ikut serta membina narapidana dan peran kelompok masyarakat serta pemerintah dalam membina narapidana. Hanya dengan peran serta semua pihak, pembinaan narapidana dapai dicapai dengan baik, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sesuai dengan prinsip-prinsip kemasyarakatan yang dihasilkan melalui konferensi Lembang 27 April 1964, maka sebenarnya tujuan dari lembaga pemasyarakatan ini adalah untuk membina narapidana agar setelah narapidana selesai menjalani masa pidananya dapat berbaur dengan masyarakat sekitarnya serta bisa hidup mandiri dengan baik. Dengan memperhatikan pengertian pemasyarakatan adalah sebagai suatu proses pembinaan terpidana yang dengan putusan hakim untuk menjalani pidananya ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini dapat diartikan bahwa pembinaan narapidana harus merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dapat menggugah kesadaran setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam usaha pembinaan narapidana tersebut. Lembaga pemasyarakatan yang bertugas membina para narapidana secara teratur dan terencana harus memperhatikan latar belakang narapidana itu, misalnya tingkat pendidikannya, agar tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan. Dengan demikian program pembinaan terhadap narapidana itu perlu ditangani secara khusus agar sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan narapidana itu sendiri. Narapidana sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai lapisan masyarakat agar para narapidana itu dapat menikmati hidup bermasyarakat yang tenteram. Peran dari lembaga pemasyarakatan yang bertugas membina narapidana bahwa narapidana tersebut harus dibekali pengertian norma-norma kehidupan serta melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat, agar narapidana itu sanggup hidup mandiri. Narapidana itu harus mempunyai daya tahan, dalam arti bahwa narapidana itu harus mampu hidup bersaing dengan masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi.

 Program pembinaan berdasarkan proses tahapan pemidanaan,  diawali pada tahapan maksimum securiry (1/3 MP), tahapan  medium security (1/2 MP-asimilasi), dan program reintegrasi (PB/ Pembebasan bersyarat - 2/3 MP). Setiap tahapan di evaluasi oleh Tim PengamatPemasyarakatan (TPP) Lapas, melalui sidang TPP dengan didampingi wali pemasyarakatan dan dihadiri Petugas Bapas.

B.    Kendala Yang Ditemui Oleh Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Pembekalan Keterampilan

Kendala yang sering terjadi dalam melakukan pemberian pembekalan keterampilan untuk narapidana biasanya adalah faktor yang berasal dari Narapidana Dan Faktor yang berasal dari Lapas.

1.     Faktor yang berasal dari Narapidana

Narapidana melakukan perbutan – perbuatan yang menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh Lapas, Narapidana tidak mau diatur dan melakukan perlawanan.

2.     Faktor yang berasal dari Lapas

Fasilitas fasiltas penunjang Narapidana untuk menegmbangkan keahlian keterampilan seperti fasilitas yang kurang di dalam lapas serta tenaga pengajar yang mengajarkan keterampilan yang terkadang tidak ada.

BAB V

PENUTUP

A.    Kesimpulan

1.      Program pembinaan berdasarkan proses tahapan pemidanaan,  diawali pada tahapan maksimum securiry (1/3 MP), tahapan  medium security (1/2 MP-asimilasi), dan program reintegrasi (PB/ Pembebasan bersyarat - 2/3 MP). Setiap tahapan di evaluasi oleh Tim PengamatPemasyarakatan (TPP) Lapas, melalui sidang TPP dengan didampingi wali pemasyarakatan dan dihadiri Petugas Bapas.

2.     Kendala yang sering terjadi dalam melakukan pemberian pembekalan keterampilan untuk narapidana biasanya adalah faktor yang berasal dari Narapidana Dan Faktor yang berasal dari Lapas.

a.     Faktor yang berasal dari Narapidana

Narapidana melakukan perbutan – perbuatan yang menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh Lapas, Narapidana tidak mau diatur dan melakukan perlawanan.

b.     Faktor yang berasal dari Lapas

Fasilitas fasiltas penunjang Narapidana untuk menegmbangkan keahlian keterampilan seperti fasilitas yang kurang di dalam lapas serta tenaga pengajar yang mengajarkan keterampilan yang terkadang tidak ada.

B.    Saran

Lembaga Pemasyarakatan harus lebih aktif dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan sehingga kualitas pembinaan lebih baik dan program pembinaan bisa berjalan dengan baik dan mampu membuat warga binaan dapat mempunyai keterampilan yang dapat diandalkan ketika bebas nanti. Dan untuk para warga binaan seharusnya jangan bermalas-malasan serta melanggar aturan yang ada di Lapas agar hubungan anatar petugas Lapas dengan warga binaan terjalin dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Petrus Irwan Panjaitan, dan Pandapotan Simorangkir, LEMBAGA

PEMASYARAKTAN Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,1995, hlm. 13.

Pendahuluan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1999

Ditjen BTW Dept. Kehakiman, Implementasi Standard Minimun Rules, Majalah Kepenjaraan, 1969, hlm 2

Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty,Yogyakarta, 1986, hlm 140.

Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan,  Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm 129.

Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan,  Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm 131.

Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan,  Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm 127.

Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan,  Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm 124.

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penertib Alumni, Bandung, 1981, hlm 90.

Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty,Yogyakarta, 1986, hlm.187.

---

[1] Petrus Irwan Panjaitan, dan Pandapotan Simorangkir, LEMBAGA

PEMASYARAKTAN Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

1995, hlm. 13.

[2] Pendahuluan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor M.02-PK.04.10 Tahun

1999

[3] Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty,

Yogyakarta, 1986, hlm.187.

[4] Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, Pidana Penjara Mau Kemana, CV INDHILL CO,

Jakarta, 2007, hlm.103.

[5] Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan,  Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm 124.

[6] Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penertib Alumni, Bandung, 1981, hlm 90.

[7] Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan,  Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm 127.

[8] Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan,  Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm 129.

[9] Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan,  Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm 131.

[10] Ditjen BTW Dept. Kehakiman, Implementasi Standard Minimun Rules, Majalah Kepenjaraan, 1969, hlm 2.

[11] Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan,  Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm 140.